RENCANA besar pengembangan Danau Kanaan di Bontang resmi dihentikan. Proyek multiyears senilai lebih dari Rp274 miliar itu batal dijalankan setelah Pemerintah Kota Bontang mengakui kapasitas fiskal daerah mulai tertekan.
Keputusan tersebut disahkan bersama DPRD dalam Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan ke-3 tahun 2026 di gedung DPRD Bontang, Rabu (13/5/2026). Pembatalan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa ruang keuangan daerah tak lagi cukup longgar untuk membiayai proyek besar lintas tahun.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan evaluasi APBD 2027 dan 2028 menunjukkan adanya penyesuaian kapasitas fiskal yang berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan daerah.
Dalam kondisi itu, Pemkot Bontang memilih menghentikan proyek dibanding mengambil risiko beban utang dan gangguan kas daerah di masa mendatang.
“Berdasarkan proyeksi APBD tahun 2027 dan 2028, terjadi penyesuaian kapasitas fiskal daerah yang berdampak langsung pada keterbatasan ruang fiskal,” ujar Neni.
Pernyataan itu memperlihatkan perubahan arah kebijakan Pemkot Bontang. Sebab sebelumnya, proyek pengembangan Danau Kanaan justru menjadi salah satu program ambisius yang disepakati bersama DPRD melalui nota kesepakatan pada Agustus 2025. Program itu dirancang berjalan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Namun situasi fiskal berubah cepat. Target pendapatan daerah disebut tidak tercapai, sementara tekanan belanja meningkat. Kondisi tersebut membuat pemerintah mulai menghitung ulang kemampuan keuangan daerah untuk menopang proyek-proyek jumbo.
Jika tetap dipaksakan, kata Neni, pemerintah berisiko mengalami kesulitan membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Dampaknya bisa melebar pada terganggunya likuiditas kas daerah hingga membebani APBD tahun berikutnya.
“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus mengambil kebijakan yang rasional dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Pembatalan proyek Danau Kanaan juga membuka kemungkinan adanya pemangkasan kegiatan lain pada tahun anggaran 2026. Pemkot telah memberi sinyal sejumlah program turut dibatalkan, meski rinciannya belum diumumkan secara resmi.
Di sisi lain, pemerintah mencoba menjaga optimisme publik dengan menampilkan capaian penurunan pengangguran. Pada Mei 2026, Bontang memperoleh penghargaan penurunan pengangguran terbaik tingkat regional Kalimantan dari Kementerian Dalam Negeri, disertai insentif fiskal Rp3 miliar. [FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
