PERMASALAHAN angka kemiskinan di Bontang yang belum menurun secara signifikan, menjadi sorotan bagi Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking. Termasuk yang paling mencolok yakni di kawasan pesisir.
Politisi Partai Berkarya, Raking bilang, berdasarkan hasil reses yang kerap mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat, permasalahan tersebut selalu saja ditanyakan oleh warga.
Mereka mengadu tidak meratanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga menimbukan kecemburuan sosial antara satu dengan yang lain.
“Mereka (warga) mempertanyakan keseriusan pemkot dalam melakukan pendataan. Sebab statusnya sama-sama miskin, tetapi yang satu dapat bantuan yang satu tidak. Ini menjadi persoalan,” bebernya kepada Wali Kota Bontang di Rapat Paripurna, Jumat (18/8/2023).
Untuk itu, dirinya berharap APBD-Perubahan (APBD-P) sebesar Rp 2,6 Triliun nantinya bisa dimaksimalkan untuk mengentaskan kemiskinan sehingga angkanya bisa menurun secara signifikan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menyampaikan, jika berbicara kemiskinan harus disertai dengan data.
Diakuinya, saat ini pendataan terhadap warga miskin atau kurang mampu, dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Sehingga Pemkot Bontang cukup sulit untuk mendata secara fakta di lapangan.
“Permasalahan ini memang cukup sulit. Sebab di Bontang itu warga sudah mampu tetapi masih mengaku miskin. Namun itu semua yang mendata adalah dari pusat,” urai Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking.
Basri menyebut, APBD-P nantinya tidak hanya dipakai untuk masalah pengentasan kemisinan semata, namun juga untuk hal-hal lain. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. (ADS/DPRD BONTANG)
Comments 1