BONTANG, Pranala.co — Pemerintah Kota Bontang memilih langkah hati-hati dengan menunda sejumlah program pembangunan yang sudah diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tekanan fiskal.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil setelah realisasi APBD 2026 tidak berjalan sesuai perkiraan. Salah satu indikatornya adalah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp 150 miliar, namun ternyata meleset.
Kondisi tersebut diperparah oleh ketidakpastian dana kurang salur serta potensi pemotongan dana lebih salur dari pemerintah pusat. Situasi ini membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih sempit dari yang direncanakan.
“Saya tidak mau berutang. Saya ingin membangun kota ini tanpa membebani pemerintah dengan utang,” tegas Neni di Bontang, Selasa (7/4/2026).
Kebijakan penundaan ini menyasar sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan kawasan Waduk Kanaan yang semula dirancang menjadi destinasi wisata baru melalui skema multiyears.
Menurut Neni, proyek tersebut membutuhkan anggaran besar dan komitmen jangka panjang, sehingga dinilai belum tepat dijalankan dalam kondisi keuangan saat ini.
“Sebagai alternatif, kami membuka peluang dukungan dari pemerintah provinsi untuk melanjutkan pengembangannya,” tambahnya.
Di balik kebijakan efisiensi ini, Neni menegaskan satu prinsip utama: layanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu. Program di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial tetap menjadi prioritas utama.
Bantuan pendidikan seperti seragam sekolah, sepatu, tas, buku gratis, hingga subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dipastikan tetap berjalan.
“Untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, itu tidak akan kita potong,” ujar Neni.
Menariknya, program seragam sekolah gratis tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sekira 500 penjahit di Bontang dilibatkan dalam proses produksi, menciptakan efek berganda bagi masyarakat.
“Penundaan program bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan mengatur ulang prioritas agar tetap berkelanjutan. Sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah maupun layanan dasar masyarakat,” tutup Neni. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
