Soal Pendataan Bantuan Rp500 Ribu, Dissos Minta Warga dan Ketua RT Jujur
PROSES pengumpulan data calon penerima bantuan Rp500 ribu bagi warga kurang mampu terdampak Covid-19. Namun, data dari 500-an Ketua RT belum seluruhnya diterima Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Sekretariat Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jalan AM Parikesit tepatnya di Rumah Singgah Taman Pelangi. Padahal batasnya 11 April 2020.
“Belum. Belum seluruhnya komplit. Kami baru menerima data dari Kelurahan Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah. Ada juga Kelurahan Belimbing. Itupun masih banyak perbaikan. Masih bolak-balik perbaiki,” jelas Abdu Safa Muha, Kepala Dissos-PM Bontang dihubungi Pranala.co, Jumat, 10 April 2020.
Kata Safa, pendataan calon penerima diserahkan sepenuhnya kepada pihak Ketua RT lalu menyerahkan ke Kelurahan. Dari kelurahan, data itu diberikan ke Dissos-PM. Dissos-PM lalu memasukan data dan memisahkan dengan data Program Keluarga Harapan (PKH). Sampai berita ini diturunkan, pegawai Dissos-PM masih input data, meski libur nasional.
“Kita pisahakan nama-nama penerima PKH dari pusat dengan tidak masuk. Nah, yang tidak masuk PKH ni akan diberi bantuan Rp 500 ribu. Sedangkan PKH akan menerima dari pusat,” urai Safa.
Ketua RT memang menjadi orang yang paling paham kondisi warganya. Sebab itu, lanjut Safa, mereka diharapkan bisa bekerja jujur mendata warga calon penerima Rp 500 ribu. Pun, warga juga harus jujur mengisi formulir yang sudah disediakan.
“Kuncinya harus jujur. Ketua RT juga harus jujur, tidak sembarangan memberikan formulir isian kepada warga yang sebenarnya tidak masuk kriteria calon penerima,” tegas Safa.
Dana Rp 500 ribu, Safa bilang dibagi dua bentuk. Rp 300 ribu berupa voucer sembako dan Rp 200 ribu uang tunai yang masuk ke rekening penerima. Untuk membantu meringankan pembayaran jaringan gas (jargas). Rencananya, penyaluran bantuan itu didistribusikan bulan ini juga, April. Untuk pemulihan ekonomi voucer itu akan ditukar ke penjual sembako. Diprediksi bakal bekerja sama dengan sekira 100 toko. Tujuannya untuk pemberdayaan pedagan dan toko kecil.
Namun, mekanisme penukaran voucer sembako masih belum ada keputusan secara rinci. Intinya, pemkot akan mengatur jadwal supaya tidak terjadi penumpukan masyarakat di toko. Pemkot pun masih mendata toko yang bakal diajak kerja sama. Sembako berupa beras, mi instan, dan gula pasir. Kuantitasnya masih dalam pembahasan dengan pihak terkait.
Adapun sasaran penerima bantuan ini adalah warga Bontang yang kehilangan atau kekurangan penghasilan akibat pandemi Covid-19. Sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan. Pemkot pun membagi dalam tiga kategori yakni pekerja informal, buruh harian lepas, dan pelaku usaha mikro dan kecil.
Bagi warga yang dalam satu kartu keluarga terdapat anggota keluarga yang masih menerima upah bulanan tidak berhak menerima bantuan ini. Pun demikian bagi mereka yang sedang menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga sosial lainnya. (id)
