Pranala.co, BONTANG – Pada masanya, Indonesia dikenal sebagai produsen gas alam cair atau liquefied natural gas yang diperhitungkan di dunia. LNG yang diproduksi dari Bontang atau dikenal dengan LNG Badak cukup dikenal oleh pembeli Jepang terutama Western Buyer—istilah yang dipakai untuk menyebut perusahaan-perusahaan Jepang yang “menguasai” atau bermarkas besar wilayah barat Jepang.
Seperti dikutip dari laman portal.badaklng.co.id, perjalanan LNG Badak dimulai dengan ditemukannya gas alam dalam jumlah besar di dua wilayah terpisah. Area pertama yang terletak di lapangan gas Arun, Aceh Utara, ditemukan oleh Mobil Oil Indonesia pada akhir 1971.
Sedangkan area kedua, lapangan gas Badak, Kalimantan Timur, ditemukan oleh Huffco Inc. pada awal 1972. Kedua perusahaan tersebut bekerja di bawah kontrak bagi hasil dengan Pertamina.
Saat itu, bisnis LNG belum begitu dikenal dan hanya ada empat kilang LNG di seluruh dunia dengan pengalaman operasi tergolong baru yakni 3 tahun—4 tahun. Meski tanpa pengalaman sebelumnya di bidang LNG, Pertamina, Mobil Oil, dan Huffco Inc., bersepakat untuk mengembangkan proyek LNG dan mengekspor gas alam cair dalam jumlah besar.
Proyek ini didasarkan pada optimisme dan ambisi yang kuat dengan keyakinan pada kekuatan permintaan pasar. Kerja keras ketiga perusahaan itu selama berbulan-bulan untuk menjual proyek tersebut kepada dua calon konsumen LNG, calon pemberi dana, dan calon mitra di seluruh dunia akhirnya membuahkan hasil dengan persetujuan kontrak penjualan LNG kepada lima perusahaan Jepang pada 5 Desember 1973.
Kelima perusahaan Mereka adalah Chubu Electric Co., Kansai Electric Power Co., Kyushu Electric Power Co., Nippon Steel Corp., dan Osaka Gas Co. Ltd.
Kontrak yang kemudian dikenal dengan “The 1973 Contract” tersebut memuat komitmen pembeli untuk mengimpor LNG Indonesia selama 20 tahun, padahal kilang LNG tersebut belum selesai dibangun.
Sementara itu, pada pertengahan 1977, Pertamina telah menyetujui untuk memasok LNG dari dua kilang LNG yang akan dibangun dalam waktu 42 bulan. Dengan dibangunnya kilang LNG, pembangunan kapal tanker untuk armada pengangkut dan pembangunan beberapa terminal penerima, termasuk pengaturan pembiayaan untuk proyek-proyek tersebut kemudian harus dilaksanakan secara bersamaan.
Berkat kerja sama berbagai pihak, proyek besar ini pun berhasil direalisasikan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan perusahaan asing, perbankan, lembaga keuangan, dan kerja sama tiga negara yakni Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat. Atas dasar optimisme, ambisi dan kerja keras bersama, catatan sejarah telah ditorehkan Badak LNG sebagai ujung tombak sejarah industri LNG Indonesia.
Sejarah itu akan menjadi sejarah baru. Kondisi kelebihan pasokan gas alam cair saat ini membuat pembeli menghitung ulang kontrak jual belinya. Salah satunya pembelian LNG dari Bontang.
Pekan ini, tersiar kabar salah satu kesepakatan tertua dalam sejarah jual beli LNG di dunia itu akan berakhir karena berakhirnya kontrak jual beli. Perjanjian yang telah disepakati hampir 50 tahun dengan PT Pertamina Bontang untuk pembelian bahan bakar itu akan berakhir pada akhir tahun nanti.
Sebelumnya, pada 2009, dengan kesepakatan yang hampir berakhir, Pertamina dan enam pembeli bersepakat untuk menggabungkan mereka menjadi satu kesepakatan untuk membeli 3 juta ton per tahun hingga 2015 dan 2 juta ton hingga 2020, dengan harga 15,40 persen dari biaya minyak di Jepang.
Sumber yang mengetahui informasi tersebut seperti yang dikutip www.rigzone.com dari Bloomberg, Kamis (10/9/2020), menyebutkan bahwa Kyushu Electric Power Co., salah satu dari enam perusahaan utilitas Jepang dalam konsorsium pembeli, tidak akan memperbarui kontraknya. Toho Gas Co. juga akan mengakhiri kontrak.
Kyushu Electric tidak memiliki rencana untuk memperbarui karena memiliki kelebihan pasokan, kata Hiroyuki Tsunetomi, seorang pejabat eksekutifnya, dalam wawancara telepon pada Selasa (8/9/2020).
Toho, menurut orang yang mengetahui hal tersebut, menginformasikan kepada Pertamina bahwa kontrak jual beli LNG Bontang tidak akan diperpanjang karena alasan harga yang lebih mahal. Namun, seorang juru bicara Toho menolak berkomentar terkait dengan informasi tersebut.
Adapun, Juru Bicara Jera Co. Atsuo Sawaki menuturkan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan bagaimana mendapatkan volume yang diperlukan setelah kontrak berakhir pada akhir Desember mendatang..PT Pertamina (Persero) belum merespons pesan singkat yang dikirimkan Bisnis.
SKK Migas Membenarkan
Sementara itu, Susana Kurniasih, Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, membenarkan kabar tidak diperpanjangnya kontrak jual beli LNG oleh sejumlah perusahaan Jepang tersebut.
Dia menuturkan bahwa kontrak tersebut tidak diperbarui karena adanya kondisi kelebihan pasokan oleh Jepang. Namun, Susana mengatakan bahwa komitmen dari gas Bontang yang ditinggalkan oleh pembeli Jepang seluruhnya sudah mendapakatkan komitmen baru.
“Telah ada komitmen dengan Kyushu untuk periode 2021—2022 masing-masing dua kargo. Selain itu, terdapat deal dengan Shell untuk periode 2021—2025 total 25 kargo,” katanya mengutip Bisnis, Jumat (11/9/2020).
Sementara itu, staf pengajar Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto berpendapat bahwa situasi pasar LNG global dalam 5 tahun terakhir cenderung kelebihan pasok sehingga harga tertekan dan banyak sumber pasokan di luar yang memberi harga jual lebih murah, seperti dari Australia, Qatar, Malaysia, termasuk juga dari Amerika Serikat dengan kelebihan produksi shale gas-nya.
Dan situasi ini, kata Pri, kemungkinan masih akan berlangsung 2 tahun hingga 3 tahun ke depan. Tidak menutup kemungkinan bisa berlangsung lebih lama karena diperparah permintaan yang semakin turun karena pandemi Covid-19.
“Jadi, memang wajar sekali keputusan pembeli dari Jepang tersebut,” katanya kepada Bisnis, Jumat (11/9/2020).
Menurutnya, nasib proyek LNG nasional ke depan akan sangat bergantung pada kepiawaian para pengambil kebijakan di Tanah Air di dalam mencari pasar dan mendapatkan pembelinya.
Untuk membuat harga kompetitif, salah satu opsi yang bisa diambil adalah dengan mengurangi porsi bagian negara di dalam komponen harga jual gas atau LNG dalam negeri.
Dia menambahkan bahwa hal yang perlu diutamakan dari proyek gas atau LNG adalah bagaimana agar proyek itu berjalan, investasi mengalir masuk, dan menimbulkan efek berganda terhadap ekonomi.
“Jadi, bukan lagi penerimaan negara langsung yang diutamakan. Insentif fiskal juga perlu diperluas, missal, pembebasan pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, bea masuk impor, serta pajak-pajak tidak langsung atau pun retribusi daerah.”
[DIAS/BISNIS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
