PEMERINTAH Kota Bontang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih agresif mengusulkan program ke pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyusul proyeksi penurunan kemampuan APBD 2027.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan kemampuan APBD tahun depan sementara diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun.
Nilai tersebut belum termasuk dana kurang salur dari pemerintah pusat sekira Rp450 miliar yang hingga kini belum dapat dimasukkan ke struktur utama APBD.
Kondisi itu membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan belanja rutin tetap tinggi.
“Makanya OPD harus kuat melobi ke pusat dan provinsi. Karena kita juga sangat bergantung pada dana transfer,” kata Neni, Rabu (6/5/2026).
Di sisi lain, Pemkot juga masih menghadapi persoalan tingginya alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang memengaruhi komposisi belanja pegawai dalam APBD.
Pemkot sempat mempertimbangkan pengalihan anggaran TPP ke pos belanja barang dan jasa. Namun, rencana tersebut tidak bisa dijalankan karena terbentur aturan pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat.
Menurut Neni, TPP merupakan belanja rutin bulanan sehingga tidak dapat dimasukkan ke mekanisme belanja barang dan jasa yang pola penggunaannya berbeda.
Akibat tekanan fiskal tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah kini masih menghitung berbagai opsi penyesuaian anggaran, termasuk kemungkinan efisiensi di sejumlah sektor agar program prioritas daerah tetap berjalan. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
