HARGA kebutuhan pokok selalu menjadi isu yang paling cepat dirasakan masyarakat. Ketika harga beras, cabai, atau bahan pangan lainnya naik, dampaknya langsung menyentuh dapur rumah tangga dan daya beli warga.
Kekhawatiran itu menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Bontang. Di tengah ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar wilayah, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan harga tetap terkendali dan distribusi barang berjalan lancar.
Komitmen tersebut mengemuka saat Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (12/6/2026).
Rapat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Akhmad Suharto serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sejumlah instansi strategis turut hadir, mulai dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3), hingga Bagian Perekonomian Setda Kota Bontang.
Dalam arahannya, Agus Haris menegaskan bahwa inflasi bukan sekadar persoalan angka statistik. Dampaknya langsung terasa pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, posisi Bontang sebagai kota industri menghadirkan tantangan tersendiri. Sebagian besar kebutuhan pokok masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, BPS, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat,” ujar Agus Haris.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mencari alternatif jalur perdagangan dan distribusi barang. Langkah ini dilakukan agar pasokan tidak hanya bergantung pada satu daerah pemasok, sekaligus mengurangi risiko gangguan distribusi yang dapat memicu lonjakan harga.
Dalam forum tersebut, TPID Bontang kembali menegaskan pendekatan 4K sebagai fondasi pengendalian inflasi daerah.
Empat aspek yang menjadi fokus meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Melalui pendekatan itu, berbagai program intervensi pasar terus diperkuat. Pemkot Bontang menyiapkan Gerakan Pangan Murah, Warung Tekan Inflasi, operasi pasar, hingga kerja sama antardaerah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Selain menjaga pasokan, pemerintah juga memperketat pengawasan rantai distribusi barang.
Satgas Pangan akan dilibatkan lebih aktif untuk memantau pergerakan distribusi serta mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memicu gejolak harga di pasar.
Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi tersebut. Pemkot Bontang akan terus mendorong pola belanja yang bijak, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional yang biasanya diikuti peningkatan permintaan sejumlah komoditas. [RIL]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
