DINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu alias DPMPTSP Kaltim sedang menerapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022.
Kebijakan ini mengarahkan pada kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.
Kepala DPMPTSP Kaltim, Puguh Harjanto, bersama dengan Kepala DPMPTSP Kutai Kartanegara Alfian Noor Msi dan Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan Hasbullah Helmi Msi, memimpin Penandatanganan Kemitraan dengan pelaku usaha di Hotel Mercure Samarinda Rabu (15/11/2023).
Dalam acara tersebut, tercatat sebanyak 54 usaha besar telah melakukan penandatanganan kemitraan dengan UMKM/Koperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek pilot perubahan PKN Tingkat 1 LAN RI yang dijalani oleh Kepala DPMPTSP Kaltim.
Puguh Harjanto menjelaskan, penandatanganan perjanjian kemitraan berbasis geospasial ini bertujuan untuk menjembatani perusahaan besar dengan UMKM dan koperasi.
“Kemitraan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan peluang UMKM/Koperasi dalam naik kelas dan menciptakan sentra-sentra ekonomi baru di daerah,” ucap Puguh.
Ia menambahkan, tujuan kemitraan ini selaras dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya setiap investasi untuk menggandeng perusahaan UMKM lokal. “Hal ini akan memberikan manfaat langsung kepada UMKM lokal dari investasi yang dilakukan,” kata Puguh.
DPMPTSP Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi antara perusahaan PMA/PMDN dan UMKM/Koperasi di seluruh Provinsi Kalimantan Timur.
“Tujuan utama kami adalah untuk memastikan bahwa kemitraan ini berlangsung berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta kemajuan ekonomi daerah,” pungkas Puguh Harjanto. (ADS/DPMPTSP KALTIM)
