Balikpapan, PRANALA.CO – Di tengah derasnya wacana dan silang pendapat soal kelanjutan proyek besar Ibu Kota Nusantara (IKN), satu pernyataan tegas akhirnya keluar dari mulut orang paling bertanggung jawab: Basuki Hadimuljono.
“Jalan terus. Tidak ada yang ditunda,” ujarnya saat Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor Otorita IKN, Rabu (16/4/2025).
Bukan cuma janji. Pria yang dulu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu datang dengan kepastian. Bukan narasi politis, tapi kontrak fisik. Bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, jalan lingkungan—semua disebut satu per satu. Semua sudah dikontrak. Semuanya multiyears. Dan semuanya sudah punya anggaran.
“Semua pekerjaan lanjutan akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” tegasnya.
Lalu dia menyebut angka. Angka besar.
Rp 5,4 triliun sudah tercantum dalam DIPA Otorita IKN untuk pengaspalan dan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Tambahan Rp 8,1 triliun pun siap dikucurkan untuk membangun kompleks legislatif dan yudikatif.
Uang bukan lagi masalah. Yang sekarang dikejar adalah waktu dan tenaga. Maka mobilisasi dimulai. Tenaga kerja didatangkan. Basuki mengaku sudah ada 1.500 orang yang masuk ke lokasi proyek—sebagian besar menggunakan pesawat Hercules, terbang dari berbagai penjuru.
Basuki tahu, proyek sebesar ini hanya akan hidup bila digerakkan oleh orang-orang yang siap kerja. Bukan hanya alat berat dan lembaran RAB. Tapi juga keringat dan semangat mereka yang di lapangan.
Rapat Forkopimda itu sendiri berlangsung hangat. Hadir lengkap jajaran petinggi Kalimantan Timur—dari Gubernur Rudy Mas’ud hingga Kapolda Irjen Pol Endar Priantoro. Semua sepakat pada satu hal: IKN harus jalan. Dan harus tuntas.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah. Tahun 2028, IKN ditargetkan sudah menjadi ibu kota politik Indonesia. Bukan lagi hanya deretan bangunan abu-abu di tengah hutan Kalimantan. Tapi pusat pemerintahan yang benar-benar hidup—dengan kantor presiden, gedung DPR, Mahkamah Agung, dan kementerian. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
