BONTANG, Pranala.co – Efek domino kebijakan pembatasan produksi batu bara nasional mulai terasa di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Ratusan pekerja sektor tambang kini menghadapi ketidakpastian akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dipicu penurunan kuota produksi drastis.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengonfirmasi bahwa salah satu perusahaan tambang besar di wilayahnya, PT Indominco Mandiri, mengalami pemangkasan jatah produksi hampir 50 persen—dari 8 juta ton menjadi sekitar 4,2 juta ton. Penurunan signifikan ini diperkirakan berimbas langsung pada stabilitas ketenagakerjaan.
Dalam industri ekstraktif, penurunan produksi hampir selalu diikuti langkah efisiensi operasional, termasuk pengurangan tenaga kerja. Neni memperkirakan, potensi PHK pada 2026 bisa mencapai 500 hingga 600 orang, meski angka tersebut masih bersifat dinamis.
“Ketika produksi turun, perusahaan pasti melakukan penyesuaian. Biasanya yang terdampak adalah jumlah pekerja,” ujar Neni, Selasa (7/4/2026).
Kekhawatiran pemerintah daerah semakin menguat lantaran mayoritas pekerja tambang tersebut merupakan warga Bontang. Dampak PHK massal tidak sekadar menambah angka pengangguran, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat, memicu persoalan sosial, serta mengganggu keberlangsungan hidup ratusan keluarga.
“Ini bukan sekadar soal angka tenaga kerja, tapi soal keberlangsungan hidup keluarga,” tegas Neni.
Menghadapi ancaman tersebut, Pemerintah Kota Bontang menyiapkan paket bantuan terarah yang berfokus pada pemulihan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar solusi sementara.
Pertama, bantuan permodalan tanpa bunga bagi pekerja terdampak yang ingin beralih ke usaha mandiri. Program ini diharapkan membuka sumber penghasilan baru sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor tambang.
Kedua, pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Langkah ini untuk memastikan akses layanan kesehatan tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Ketiga, jaminan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga terdampak. Bantuan mencakup perlengkapan sekolah dasar hingga bantuan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Neni menekankan bahwa pendidikan menjadi prioritas agar tidak terputus akibat krisis ekonomi keluarga.
“Biasanya, saat orang tua kehilangan pekerjaan, pendidikan anak yang pertama terdampak. Itu yang kami cegah,” jelasnya.
Neni menyebut bahwa angka potensi PHK masih bisa berubah tergantung kebijakan lanjutan pemerintah pusat. Jika kuota produksi ditambah, dampaknya bisa berkurang. Namun, pemerintah daerah tetap harus bersiap menghadapi skenario terburuk.
“Kalau kuota ditambah, dampaknya bisa berkurang. Tapi kami tetap harus siap menghadapi kemungkinan terburuk,” katanya.
Berbeda dengan bantuan langsung tunai, program yang disiapkan dirancang lebih terarah agar benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas dan memberi dampak berkelanjutan.
“Pemerintah harus hadir, bukan hanya memberi bantuan sesaat, tapi memastikan masyarakat bisa bangkit,” tutup Neni. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
