PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara menjadi daya tarik tersendiri bagi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara).
Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin menyatakan pihaknya ingin mendiskusikan peluang bisnis yang akan muncul seiring dengan perencanaan dan pelaksanaan pemindahan IKN dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK) Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI).
“Kami akan menyampaikan bahwa progres IKN menciptakan peluang bisnis yang signifikan. PP No. 17 tahun 2022 mengatur skema pembiayaan IKN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” paparnya.
Menurut Yamin, esensi dari skema ini adalah tentang dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan anggaran negara, seperti halnya pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, pemerintah menggandeng badan usaha untuk ikut serta dalam penyediaan pembiayaan investasi sebagai investor. Dalam skema KPBU, kata Yamin, perusahaan memerlukan bank sebagai lender.
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang berada di bawah Kementerian Keuangan, telah mendapat mandat untuk mempertemukan investor dan bank dalam proyek infrastruktur berkelanjutan.
Dia menyebutkan, Bankaltimtara sendiri termasuk salah satu perwakilan lender yang telah menandatangani MoU dengan PII. Rencananya, skema ini juga akan diterapkan di IKN.
Kendati demikian, dia menjelaskan Bank Kaltimtara masih memiliki beberapa keterbatasan karena ‘ukurannya’ yang belum terlalu besar, sementara kebutuhan pembiayaan infrastruktur cukup besar.
Dalam pertemuan ini, pihaknya mengajak sesama dari BPD di seluruh Indonesia untuk ikut serta melalui pola investasi dalam skema KPBU, yang relatif aman dari perspektif bisnis. Selain itu, dirinya juga membahas proyek kawasan industri di Kalimantan Timur dan Utara.
Di sisi lain, dia berharap pemerintah provinsi selaku pemegang saham akan terus hadir dan memberikan dukungan mengingat peran pemerintah dalam hal ini sangat penting, dimana kunci bisnis perbankan adalah permodalan.
“Mereka (peserta Rakernas) akan melihat bahwa IKN merupakan proyek riil dengan progres nyata di lapangan. Dengan demikian, mereka dapat kembali ke daerah masing-masing dan menyampaikan bahwa IKN sedang berjalan dan perlu didukung,” terang Yamin.
Senada, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menuturkan bahwa agenda pembangunan IKN Nusantara diharapkan memberi angin segar dan membantu redistribusi pergerakan ekonomi, yang sebelumnya terpusat di Jawa dan Sumatra.
“Diharapkan IKN menjadi pusat pertumbuhan dan perekonomian baru di wilayah Tengah dan Timur Indonesia,” tuturnya.
Pada tahun 2023, kata Sri, alokasi APBN untuk IKN mencapai 60 triliun, di mana 32 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan IKN dan sisanya untuk kegiatan kementerian dan lembaga yang terkait.
Sehingga, dia menegaskan hal itu menjadi tawaran sekaligus peluang ekonomi bagi perbankan untuk ikut serta dalam pengelolaan dana yang ada. (*)
