HARAPAN warga Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) untuk segera menikmati kemudahan sembako murah lewat Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) nampaknya harus tertahan lebih lama. Di lapangan, bangunan fisik memang mulai berdiri megah, namun denyut nadinya belum benar-benar hidup.
Hingga kini, dari target 11 unit yang direncanakan, tiga gedung di kawasan Graha Indah, Manggar, dan Manggar Baru sudah berdiri kokoh. Sayangnya, bangunan-bangunan baru ini masih sepi aktivitas karena terganjal urusan birokrasi dan modal yang seret.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, Heruressandy Setya Kusuma, mengakui kondisi ini. Pihaknya dilema karena belum menerima lampu hijau dari Jakarta.
“Fisiknya memang dalam tahap pembangunan, namun belum ada arahan resmi mengenai pengisian manajemen dan serah terimanya. Kami harus memastikan aturannya terlebih dahulu sebelum melangkah,” ujar Heruressandy kepada Pranala.co, Selasa (9/6/2026).
Padahal, kehadiran Koperasi Merah Putih Balikpapan ini sangat dinanti untuk memotong jalur distribusi barang bersubsidi. Sesuai instruksi Presiden, koperasi ini dirancang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan pangan murah langsung ke pemukiman warga.
Rencana matang pun sudah disusun. Para pengurus kelurahan sebenarnya telah dilatih dan mulai menjalin kerja sama dengan BUMN besar seperti Bulog, ID Food, hingga Pertamina Patra Niaga.
Namun, semangat di tingkat bawah ini mendadak melambat. Dari target 34 koperasi di seluruh Balikpapan, baru separuhnya yang bisa berjalan merangkak.
“Sepertinya lebih ke masalah modal,” ungkap Heruressandy jujur.
Berbeda dengan proyek pemerintah pada umumnya, modal koperasi ini murni bertumpu pada iuran pokok dan wajib dari warga setempat. Ketika ekonomi warga kelurahan sedang ketat, pengumpulan modal otomatis menjadi tersendat.
Meski tertatih, bukan berarti gerakan ini mati total. Saat ini ada sekitar 16 hingga 18 KKMP yang nekat bergerak mandiri, rutin mengambil barang subsidi demi memenuhi kebutuhan dapur tetangga sekitar mereka.
Dari segi legalitas, seluruh koperasi sebenarnya sudah siap tempur sejak tahun lalu. Mulai dari urusan AD/ART, izin usaha NIB, hingga pelatihan sistem pelaporan pajak Coretax terbaru sudah dikantongi para pengurus.
Pemkot Balikpapan dan pengurus di tingkat kelurahan hanya bisa menunggu kepastian janji pusat yang katanya akan membiayai tenaga manajer profesional.
“Kami masih dalam posisi menunggu instruksi ke daerah. Harapan kami, unit-unit yang sudah selesai dibangun ini bisa segera diserahterimakan agar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Heruressandy. [RUL]
