BONTANG, Pranala.co — Pemerintah Kota Bontang mulai mengubah arah kebijakan program Rukun Tetangga (RT). Tekanan keuangan daerah memaksa pemerintah melakukan penyesuaian, termasuk membatalkan rencana alokasi anggaran hingga Rp200 juta per RT.
Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan, kondisi fiskal saat ini tidak memungkinkan program tersebut dilanjutkan seperti rencana awal. Pemerintah memilih mengambil langkah realistis agar anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.
“Kalau program per RT sampai Rp200 juta, dengan kondisi keuangan sekarang itu sudah tidak mungkin. Kita harus menyesuaikan,” ujarnya.
Perubahan ini bukan sekadar pemangkasan, melainkan pergeseran fokus. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Selama ini, menurut Neni, masih ditemukan penggunaan anggaran RT yang kurang memberikan dampak luas. Misalnya, pengadaan barang seperti tenda atau peralatan kegiatan yang sifatnya berulang dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar di lingkungan warga.
“Kalau hanya untuk beli tenda, piring, atau kegiatan yang berulang, itu sayang. Lebih baik kita fokus ke yang benar-benar dibutuhkan, seperti drainase atau perbaikan jalan,” jelasnya.
Ke depan, arah pembangunan akan lebih dikendalikan di tingkat kelurahan. Skema ini memungkinkan penentuan prioritas dilakukan berdasarkan kebutuhan paling mendesak di masing-masing wilayah.
Dalam satu kelurahan, tidak semua RT akan langsung mendapatkan program pembangunan secara bersamaan. Pemerintah akan melakukan seleksi prioritas agar intervensi lebih tepat guna.
“Misalnya di satu kelurahan ada puluhan RT, tidak semua dapat sekaligus. Kita lihat mana yang paling prioritas, itu yang didahulukan,” katanya.
Meski terjadi penyesuaian program, pemerintah memastikan operasional RT tetap berjalan. Insentif bagi pengurus RT, mulai dari ketua, sekretaris, hingga bendahara, tetap menjadi perhatian.
Dia menegaskan, perubahan skema ini bukan untuk mengurangi peran RT. Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan memperkuat fungsi RT sebagai garda terdepan dalam mengawal kebutuhan riil masyarakat di tingkat paling bawah.
Dengan skema baru ini, Pemkot Bontang berharap pembangunan menjadi lebih terarah, efisien, dan berdampak langsung bagi warga. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
